Skar Fharaby Usulkan Solusi Permanen Penanganan Banjir Trumon Raya kepada Satgas Nasional

RUANGNUSA.COM I TAPAKTUAN – Banjir yang berulang di kawasan Trumon Raya membutuhkan lebih dari sekadar penanganan darurat. Pembangunan infrastruktur pengendali air dari hulu hingga hilir dinilai menjadi kebutuhan penting untuk mengurangi risiko banjir yang selama ini mengancam masyarakat setiap tahunnya.

Setiap musim hujan tiba, warga Trumon Raya selalu dihantui rasa cemas yang sama. Sungai meluap, rumah terendam, jalan terputus, sawah gagal panen, anak- anak tidak bisa sekolah, dan ratusan warga harus mengungsi ke posko darurat. Pola ini sudah terjadi bertahun-tahun, dan setiap tahun penanganannya selalu sama evakuasi, sembako, posko, lalu surut, lalu dilupakan, lalu banjir lagi.

Kini, pola itu harus diubah. Itu yang ditegaskan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Selatan, Skar Fharaby, saat bertemu langsung dengan Kepala Pos Komando Nasional Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Irjen Pol. Wahyu Bintono Haribawono, saat kunjungan langsung ke kawasan Trumon Raya, Rabu (4/11/2026).

Kunjungan Irjen Pol Wahyu Bintono Haribawono ke Trumon Raya bukan kunjungan biasa. Rombongan Satgas Nasional datang lengkap, didampingi Korwil Aceh II Brigjen TNI (Mar) Dr. Guslin, Wakakorwil Kombes Pol Reinhard Remond Huwae, perwakilan BNPB Kolonel Inf Tamimi Hendra Kesuma, Dandim 0107/Aceh Selatan Letkol Inf Andrino D.N. Lubis, Sekda Aceh Selatan Diva Samudra Putra, Forkopimda, Dinas PU Provinsi Aceh, dan para kepala SKPK.

Di tengah kunjungan ke pengungsian Trumon Tengah dan peninjauan Gampong Cot Bayu yang masih terendam, Skar Fharaby memanfaatkan momentum itu untuk menyampaikan apa yang selama ini menjadi kegelisahan masyarakat Trumon, butuh solusi permanen, bukan sekadar bantuan darurat.

Dalam kesempatan itu, Skar memaparkan dua usulan strategis untuk penanganan banjir jangka panjang, yakni pembangunan check dam (bendungan pengendali) Ladang Rimba serta penataan kanal Sungai Lawe Soraya (Lae Alas) yang merupakan kewenangan dari Balai Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum.

Menurutnya, banjir akibat kiriman air dari kawasan hulu membutuhkan penanganan terencana dan berkelanjutan. Karena itu, infrastruktur pengendali banjir harus dipersiapkan sebagai solusi jangka panjang agar bencana serupa tidak terus berulang setiap tahun.

Salah satu usulan yang disampaikan adalah pembangunan check dam Ladang Rimba. Desain infrastruktur tersebut telah direncanakan dan diusulkan untuk diakomodasi dalam revisi Rencana Induk Kabupaten.

Check dam ini bukan sekadar bendungan kecil. Fungsinya sangat vital, menahan laju air kiriman dari hulu, mengendalikan sedimen, memperlambat debit air yang turun ke permukiman, dan memberi waktu bagi sungai di hilir untuk mengalirkan air tanpa meluap secara tiba-tiba.

Selama ini, air dari hulu turun begitu cepat tanpa ada pengendali, sehingga saat hujan deras di hulu, Trumon Raya langsung kebanjiran beberapa jam kemudian. Dengan check dam di Ladang Rimba, air bisa ditahan, diatur, dan dilepas secara bertahap.

“Kami menjelaskan kebutuhan mitigasi banjir agar kejadian serupa tidak terus berulang setiap tahun. Salah satunya melalui pembangunan check dam yang desainnya telah direncanakan dan diusulkan dalam revisi rencana induk kabupaten. Kami juga memohon dukungan Bapak Kasatgas agar usulan ini dapat dibantu realisasinya melalui Kementerian Pekerjaan Umum setelah diakomodasi oleh Bappenas,” jelas Skar.

Permohonan ini sangat penting karena pembangunan check dam berskala besar tidak bisa hanya mengandalkan APBD kabupaten. Butuh dukungan APBN melalui Kementerian PU, dan butuh diakomodasi dalam perencanaan nasional melalui Bappenas. Karena itu, dukungan Kasatgas Nasional menjadi jembatan agar usulan Aceh Selatan bisa masuk ke meja kementerian.

Selain pembangunan check dam, PUPR Aceh Selatan juga mendorong penanganan terpadu Sungai Lawe Soraya (Lae Alas) yang melintasi tiga wilayah administrasi kabupaten/kota.

Sungai Lawe Soraya, yang dikenal masyarakat lokal sebagai Lae Alas, adalah sungai lintas daerah. Hulunya ada di wilayah lain, alirannya melintasi Subulussalam, lalu masuk ke Aceh Selatan, dan bermuara ke laut.

Jika penanganannya hanya dilakukan di satu daerah, maka banjir akan tetap terjadi. Air yang ditata di hulu tapi tidak ditata di hilir akan tetap meluap. Begitu juga sebaliknya.

Skar menjelaskan, Pemerintah Kota Subulussalam telah menyusun desain kanal untuk penataan aliran sungai tersebut. Desain itu diharapkan menjadi salah satu dasar pembahasan teknis lintas daerah agar penanganan aliran air tidak dilakukan secara parsial.

Untuk mempercepat tindak lanjut, Skar mengusulkan agar ketiga pemerintah kabupaten/kota yang dilintasi Sungai Lawe Soraya (Lae Alas) diundang dalam forum pembahasan teknis (desk) bersama kementerian terkait.

Forum tersebut diharapkan dapat menyelaraskan perencanaan antardaerah sekaligus mengkaji solusi teknis pengaturan aliran air dari hulu hingga hilir, termasuk pengalihan aliran langsung menuju laut.

“Desain kanal Sungai Lawe Soraya (Lae Alas) yang telah disusun Pemerintah Kota Subulussalam juga kami sampaikan agar dapat ditindaklanjuti. Kami berharap ketiga kabupaten/kota dapat diundang untuk melakukan pembahasan teknis bersama kementerian terkait, sehingga pengaturan aliran air dari hulu ke hilir dapat direncanakan dan dialihkan langsung ke laut secara teknis,” ungkapnya.

Ide pengalihan aliran langsung ke laut ini menjadi kunci. Selama ini, aliran Lawe Soraya berkelok, menyempit di beberapa titik, dan tersumbat sedimen, sehingga saat debit tinggi, air meluber ke permukiman.

Dengan kanal yang lurus, lebar, dan langsung ke laut, air bisa dibuang lebih cepat dan tidak tertahan di permukiman.

Usulan Skar ini disampaikan di tengah kondisi banjir yang masih melanda Trumon Raya. Berdasarkan laporan Dandim 0107/Aceh Selatan Letkol Inf Andrino D.N. Lubis, banjir di Aceh Selatan telah berdampak terhadap sedikitnya 794 jiwa, dengan 205 jiwa masih berada di lokasi pengungsian.

Di Gampong Cot Bayu, Trumon Tengah, air sempat mencapai 130 cm, merendam rumah hingga sebatas dada. Meski kini air perlahan mulai surut, personel gabungan tetap disiagakan untuk mengantisipasi kenaikan debit air jika hujan deras kembali turun.

Kondisi ini menjadi bukti nyata bahwa penanganan darurat saja tidak cukup. Tanpa infrastruktur pengendali, setiap hujan deras akan selalu menjadi ancaman.

Skar menegaskan bahwa penanganan Sungai Lawe Soraya (Lae Alas) memerlukan koordinasi lintas wilayah karena aliran sungai tersebut berkaitan dengan kondisi geografis dan tata kelola daerah yang dilaluinya.

Oleh sebab itu, keterlibatan pemerintah pusat, kementerian teknis, serta ketiga pemerintah kabupaten/kota menjadi bagian penting dalam menyusun solusi yang terintegrasi.

Melalui usulan pembangunan check dam Ladang Rimba dan penataan kanal Lawe Soraya (Lae Alas) PUPR Aceh Selatan berharap penanganan banjir Trumon Raya dapat ditingkatkan dari pola penanggulangan darurat menuju mitigasi jangka panjang.

Harapannya, pembangunan infrastruktur pengendali banjir tersebut dapat direalisasikan sehingga masyarakat tidak terus menghadapi ancaman banjir yang berulang setiap musim hujan.

Warga Trumon Raya kini menaruh harapan besar. Mereka tidak hanya butuh sembako di pengungsian, mereka butuh kepastian bahwa tahun depan, anak-anak mereka tidak lagi mengungsi, sawah mereka tidak lagi gagal panen, dan rumah mereka tidak lagi terendam. Usulan ini adalah langkah awal menuju kepastian itu.