RUANGNUSA.COM I ABDYA – Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) mengadukan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta ke Komisi Yudisial (KY). Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dalam putusan sengketa PT Cemerlang Abadi (PT CA).

SaKA juga melaporkan Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya (Kejari Abdya) kepada Kejaksaan Agung terkait penanganan dugaan korupsi perusahaan tersebut.

Pengaduan itu disampaikan melalui siaran pers yang diterima wartawan pada Senin malam (16/11/2026). Sekretaris Yayasan SaKA, Erisman, S.H., menyatakan laporan kepada KY didasarkan pada dugaan adanya kekeliruan etik dan perilaku hakim saat memutus perkara gugatan fiktif positif yang diajukan PT CA.

SaKA menyoroti putusan perkara Nomor 75/G/TF/2026/PTUN.Jkt yang kemudian dikuatkan PT TUN Jakarta. Menurut Erisman, substansi gugatan dan alat bukti dalam perkara tersebut pada pokoknya sama dengan perkara sebelumnya yang telah diputus berkekuatan hukum tetap.

Ia menilai putusan terdahulu dari peradilan tata usaha negara dan peradilan umum telah menempatkan PT CA sebagai pihak yang kalah. Karena itu, munculnya putusan baru dinilai berpotensi mengaburkan kepastian hukum atas perkara yang sebelumnya telah selesai.

“Sudah final CA kalah 2:0 di dalam dua peradilan sebelumnya, masak ini ada babak baru lagi,” kata Erisman dalam siaran pers tersebut.

Selain meminta KY memeriksa dugaan pelanggaran etik, SaKA juga mendesak lembaga itu mengawasi proses persidangan kasasi yang sedang berjalan di Mahkamah Agung.

Dalam pengaduan terpisah, SaKA melaporkan Kejari Abdya kepada Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas). Laporan tersebut berkaitan dengan penanganan perkara dugaan korupsi PT CA yang telah memasuki tahap penyidikan selama sekitar tiga tahun.

Erisman mempertanyakan pengelolaan lahan eks hak guna usaha (HGU) yang disebut telah disita dalam proses penyidikan. Menurut dia, perusahaan masih menguasai dan melakukan aktivitas di atas lahan tersebut. SaKA juga mempersoalkan dugaan pemberian izin pinjam pakai objek sitaan kepada pihak perusahaan.

SaKA menilai persoalan ini berpotensi memperbesar konflik agraria. Terlebih, lebih dari 2.000 warga yang tergabung dalam Aliansi Tolak PT CA disebut telah mengambil langkah mandiri dengan menguasai sebagian lahan eks HGU tersebut.

Erisman mengatakan pengaduan itu merupakan bagian dari advokasi publik agar persoalan hukum dan agraria tidak semakin meluas.

“Aduan-aduan ini tentunya juga sebagai bentuk advokasi publik, untuk menghindari konflik agraria yang berkepanjangan,” ujarnya.