RUANGNUSA.COM I ABDYA – Wacana keterlibatan kantin sekolah dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai bukan solusi tepat dan perlu pertimbangan matang.

Hal itu disampaikan Relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Keude Paya II Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Ayu Nofita Sari, Kamis (10/9/2026).

Ayu menilai wacana tersebut harus dikaji secara mendalam agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaan MBG.

Baca Juga:Asap Karhutla Mengancam Aceh Selatan, Puskesmas Sawang Turun ke Jalan Bagikan Masker, dr Jufrizal: Kesehatan Warga Prioritas

Menurut Ayu, keberadaan dapur SPPG selama ini telah membantu memenuhi kebutuhan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah sekaligus memberi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Ia menegaskan lembaga pendidikan seharusnya tetap berfokus pada peningkatan mutu dan proses belajar mengajar, tanpa dibebani tata kelola penyediaan makanan bergizi.

“Jangan ada wacana lain, timbul masalah baru nantinya. Biarkan kantin sekolah menyediakan makanan dan minuman ringan, sementara sekolah fokus pada kegiatan belajar mengajar,” kata Ayu Nofita Sari.

Baca Juga:Tindaklanjuti Arahan Bupati Aceh Selatan, Dinkes Aceh Selatan Bagikan Masker Serentak di Seluruh Puskesmas

Ia juga menilai pengelolaan MBG tidak tepat jika dialihkan ke sekolah.

“Menurut saya, sekolah tugasnya mendidik dan menciptakan anak bangsa yang cerdas dengan gizi yang cukup, SPPG tetap dilanjutkan dan diperkuat. Kalau ada kekurangan dalam pelaksanaannya, tentu harus dievaluasi dan diperbaiki,” ujarnya.

Ayu menyebut dapur SPPG tidak hanya berperan dalam pemenuhan gizi peserta didik, tetapi juga membuka peluang pendapatan bagi relawan.

Operasional SPPG dinilai berpotensi menggerakkan perekonomian lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan pemberdayaan UMKM.

“SPPG yang sudah berjalan sebaiknya diperbaiki dan diperkuat, bukan ditinggalkan. Jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya, langkah yang tepat adalah evaluasi menyeluruh, bukan mengalihkan sistem ke kantin sekolah tanpa kajian yang benar-benar matang,” tegasnya.

Ia meminta persoalan dalam pelaksanaan MBG diselesaikan melalui evaluasi, bukan dengan mengubah sistem pengelolaan tanpa kajian komprehensif.

Ayu menambahkan kedekatan lokasi kantin dengan siswa tidak menjamin kesiapan memenuhi standar ketat MBG.

Pengelolaan gizi skala besar membutuhkan kepatuhan pada standar porsi, kualitas bahan, higienitas, keamanan pangan, serta keterampilan tenaga pengelola.

“Yang lebih penting bagaimana program yang sudah berjalan dapat dibenahi agar menjadi lebih baik, lebih efektif, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat kepada penerima,” tambah Ayu.

Selain menjamin gizi anak, operasional SPPG juga memberi dampak multiplier bagi rantai pasok pangan daerah. Kebutuhan bahan baku seperti beras, sayur, telur, ikan, daging, dan buah diserap langsung dari petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha lokal.

“Dengan rantai pasok yang melibatkan masyarakat setempat secara terbuka, program MBG tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi anak-anak, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi di tingkat daerah,” pungkas Ayu.