Pemuda Muhammadiyah Dukung Penuh Keputusan Bupati Mirwan Kesehatan dan Kemanusiaan di Atas Segalanya

RUANGNUSA.COM I Tapaktuan – Di tengah perbincangan hangat masyarakat Aceh mengenai Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dan polemik golongan desil ketika berobat kerumah sakit yang memicu kegelisahan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pemuda Muhammadiyah Aceh Selatan memberikan dukungan penuh terhadap keputusan Bupati H. Mirwan yang mengintruksikan rumah sakit daerah dan puskesmas menyampingkan urusan desil terlebih dahulu ketika menerima masyarakat yang berobat.

“Keputusan tersebut dianggap sebagai langkah tepat untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan secara adil dan manusiawi,”ucap Rahmat Kurniadi SH Sekretaris Pemuda Muhammadiyah dalam rilisnya, Senin (11/5/2026).

Rahmad Kurniadi menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan prinsip kemanusiaan yang harus menjadi prioritas dalam pelayanan publik.

“Kesehatan adalah hak setiap warga. Tidak seorang pun seharusnya menunda atau mengabaikan pengobatan karena polemik golongan desil. Kemanusiaan harus selalu diutamakan di atas segalanya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pemuda Muhammadiyah Aceh Selatan menekankan bahwa rumah sakit harus mengutamakan pelayanan pasien terlebih dahulu, tanpa memandang golongan desil yang mengakibatkan rumitnya administrasi.

“Prioritas utama adalah keselamatan dan kesehatan masyarakat. Polemik JKA dan Desil tidak boleh menjadi penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan perawatan yang layak,”jelasnya.

Pemuda Muhammadiyah berharap kebijakan ini tidak berhenti sebagai keputusan administratif, tetapi benar-benar diimplementasikan secara efektif agar manfaatnya dirasakan seluruh masyarakat, khususnya warga kurang mampu.

Pemuda Muhammadiyah menegaskan akan terus mengawal kebijakan ini agar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Aceh Selatan.

“Kebijakan Bupati ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah hadir bukan hanya untuk mengatur, tetapi untuk melindungi dan melayani warganya dengan hati nurani serta menenangkan kekhawatiran masyarakat terkait JKA, sekaligus memastikan layanan kesehatan tetap merata, adil, dan manusiawi, khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Kesehatan dan kemanusiaan harus selalu menjadi fokus utama,” ungkapnya.

Dengan langkah ini, diharapkan pelayanan kesehatan di Aceh Selatan semakin inklusif dan manusiawi, menegaskan bahwa pelayanan publik sejatinya lahir dari kepedulian terhadap sesama manusia, bukan sekadar urusan administrasi atau biaya.

“Dengan kebijakan ini, Aceh Selatan diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain, bahwa pelayanan publik sejatinya lahir dari kepedulian terhadap sesama, bukan sekadar soal biaya dan administrasi,”tutupnya.