Pemkab Aceh Barat Kebut Rehabilitasi Pascabencana, Bapperida Kumpulkan OPD

RUANGNUSA.COM I MEULABOH – Upaya mempercepat proses pemulihan pascabencana terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Salah satunya melalui pertemuan yang digelar Bapperida Aceh Barat bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pihak terkait di Aula Bapperida Aceh Barat, Selasa, (29/9/2026).

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari pembahasan tindak lanjut terhadap dokumen Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Pembahasan difokuskan pada penyusunan langkah dan program penanganan yang dapat dilaksanakan secara terarah dengan menyesuaikan kondisi serta kebutuhan daerah.

Bapperida juga mendorong OPD yang memiliki keterkaitan dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi untuk lebih aktif membangun komunikasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah pusat. Koordinasi tersebut diperlukan guna membuka peluang sinergi program dan dukungan pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan Aceh Barat.

Kepala Bapperida Aceh Barat, Abdul Wahab, menyampaikan bahwa keterpaduan antara program pemerintah pusat dan kebutuhan daerah menjadi salah satu hal penting dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

“Program yang disusun perlu diselaraskan dengan kebutuhan prioritas daerah serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Karena itu, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan skala prioritas,” ujarnya.

Dalam dokumen rencana induk tersebut, program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ditargetkan berlangsung selama tiga tahun, yakni periode 2026 sampai dengan 2028.

Sejumlah sektor menjadi perhatian dalam proses pemulihan, termasuk perbaikan maupun pembangunan kembali sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan akibat bencana.

Selain itu, dukungan terhadap masyarakat serta sektor-sektor terdampak juga menjadi bagian dari agenda penanganan.

Bapperida Aceh Barat berharap masing-masing OPD dapat menyusun langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya, sekaligus memperkuat koordinasi antarlembaga.

Dengan demikian, program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan secara terintegrasi, terukur, dan berkesinambungan.

“Dengan koordinasi yang semakin baik dan perencanaan yang matang, proses pemulihan diharapkan dapat berjalan lebih efektif, sehingga kondisi masyarakat dan pembangunan daerah dapat kembali pulih secara bertahap,” pungkasnya. (Muhibbul)