Miris! Nelayan Abdya Patungan Keruk Kolam Labuh, Panglima Laot Desak Pemerintah Aceh dan DPRA Bertindak

RUANGNUSA.COM I ABDYA – Nelayan di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) terpaksa patungan untuk membiayai pengerukan kolam labuh Pelabuhan Ujung Serangga, Kecamatan Susoh. Pendangkalan yang berlangsung puluhan tahun itu belum tertangani secara tuntas.

Panglima Laot Abdya pun mendesak Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) memberi perhatian serius.

Ketua Kelompok Masyarakat Nelayan setempat, Safrizal, mengatakan pengerukan dengan alat berat ekskavator semula hanya direncanakan empat hari, menyesuaikan dana swadaya yang tersedia. Namun, setelah mengevaluasi progres pekerjaan di lapangan, durasi pengerukan ditambah dua hari.

“Awalnya pengerukan hanya bisa dilakukan selama empat hari sesuai dana yang tersedia. Namun, setelah kami evaluasi progres pekerjaan di lapangan, pengerukan bisa ditambah dua hari lagi,” kata Safrizal, Senin (12/10/2026).

Penambahan waktu itu diharapkan dapat mengoptimalkan pekerjaan dengan anggaran terbatas yang dikumpulkan nelayan secara patungan.

Dalam kesempatan yang sama, Panglima Laot Abdya, T. Indra Kusuma yang akrab disapa Achek Muntir, mendesak Pemerintah Aceh, terutama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh, segera mengambil langkah konkret.

Ia menilai perhatian terhadap Pelabuhan Ujung Serangga masih minim sejak pemecah gelombang (breakwater) dan jetty dibangun belasan tahun lalu. Menurut dia, pengerukan kolam labuh tidak seharusnya terus bergantung pada iuran nelayan.

Ia juga meminta dua anggota DPRA asal Abdya, Romi Syah Putra dari Partai Demokrat dan Usman IA dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), aktif memperjuangkan kebutuhan nelayan di parlemen Aceh.

Meski tidak bertugas di komisi yang membidangi kelautan dan perikanan, keduanya dinilai dapat menyalurkan aspirasi melalui partai masing-masing.

“Walaupun mungkin penempatan mereka bukan di komisi yang bersentuhan langsung dengan kelautan dan perikanan, setidaknya aspirasi kami bisa dititipkan kepada partai mereka sehingga dapat diperjuangkan di Banggar Provinsi Aceh,” kata Achek.

Sementara itu, Koordinator Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ujung Serangga Susoh, Kayyis Afif Mussawir, mengatakan penanganan pendangkalan masih menjadi prioritas Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Namun, keterbatasan anggaran menjadi kendala pelaksanaan.

“Pemerintah Aceh tentunya terus berusaha melakukan optimalisasi, tetapi memang terkendala persoalan anggaran yang belum tersedia. Namun, permasalahan ini tetap menjadi prioritas Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh,” ujar Kayyis.