RUANGNUSA.COM I TAPAKTUAN – Suasana penolakan terhadap rencana aktivitas pertambangan emas di Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, kembali menjadi sorotan. Sembilan titik baliho yang dipasang masyarakat sebagai simbol penolakan terhadap tambang emas diduga menjadi sasaran perusakan oleh orang tak dikenal (OTK), Minggu (8/11/2026) malam.

Peristiwa tersebut memantik reaksi keras dari Ketua DPRK Aceh Selatan, Hj. Rema Mishul Azwa, S.E., Ak., M.E. Ia mengecam tindakan perusakan tersebut dan mengingatkan agar persoalan pertambangan tidak dijadikan pemicu perpecahan maupun konflik horizontal di tengah masyarakat.

“Kami mengecam keras tindakan perusakan baliho tolak tambang emas di Kecamatan Samadua oleh oknum tidak dikenal. Jangan sampai tindakan seperti ini memicu konflik antar warga,” tegas Rema Mishul Azwa kepada awak media, Senin (9/11/2026).

Baca Juga:Maulid Nabi Kluet Raya Rangkai HUT Aceh Selatan Ke-70, Wabup Baital : Ajak Teladani Akhlak Rasulullah yang Merakyat

Menurutnya, perusakan baliho tersebut bukan persoalan biasa. Sebab, penolakan terhadap rencana pertambangan emas di Samadua merupakan aspirasi yang telah lama diperjuangkan masyarakat melalui berbagai bentuk penyampaian pendapat.

Ia mengingatkan semua pihak agar tidak mengambil tindakan sepihak yang berpotensi memperkeruh keadaan. Perbedaan pandangan terkait pertambangan harus disikapi secara bijaksana, bukan dengan intimidasi, provokasi, apalagi tindakan yang dapat mengarah pada kekerasan.

“Saya mengingatkan seluruh pihak agar menahan diri. Jangan sampai perbedaan pandangan mengenai pertambangan berujung pada intimidasi, provokasi, apalagi kekerasan. Mari kita tunggu penyelesaiannya melalui jalur yang baik,” ujarnya.

Baca Juga:Jaksa Berhasil Cabut Hak Perwalian Ayah Pemerkosa Anak Kandung di Aceh Selatan

Di tengah meningkatnya keresahan masyarakat, Rema juga meminta pemerintah daerah dan Pemerintah Aceh tidak membiarkan persoalan tambang emas di Samadua terus berlarut-larut tanpa kepastian.

Menurutnya, aspirasi penolakan yang telah berulang kali disampaikan masyarakat harus mendapat perhatian serius. Pemerintah diminta hadir memberikan penjelasan sekaligus mencari penyelesaian yang tidak mengabaikan suara rakyat.

“Kami meminta pemerintah daerah maupun Pemerintah Aceh agar benar- benar mendengar dan merespons aspirasi yang sudah berulang kali disampaikan oleh ribuan masyarakat Kecamatan Samadua. Persoalan ini membutuhkan perhatian dan kejelasan penyelesaian, ungkapnya.

Sebelumnya, masyarakat dari 28 gampong yang tergabung dalam empat kemukiman di Kecamatan Samadua memasang sembilan titik baliho penolakan tambang emas pada Jumat (6/11/2026) lalu.

Koordinator Aksi Penolakan Tambang, Tgk. Zulhadi Yusfa, menjelaskan bahwa pemasangan baliho tersebut merupakan bentuk penegasan sikap masyarakat yang menginginkan penghentian proses perizinan serta menolak aktivitas pertambangan emas di wilayah Samadua.

Adapun sembilan lokasi pemasangan baliho meliputi kawasan Gunung Ketek, Madat, Alur Simerah, Air Sialang, Batu Kasik Putih, Ladang Kasik Putih, Batee Tunggai, Jilatang, dan Ujung Tanah.

Namun, belum berselang lama sejak pemasangan, sejumlah baliho dilaporkan telah mengalami kerusakan akibat dugaan tindakan pihak tidak bertanggung jawab.

Penolakan masyarakat tersebut ditujukan kepada dua perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), yakni PT Mineral Mega Sentosa (MMS) dan PT Bersama Sukses Mining (BSM).

Peristiwa ini kembali memperlihatkan bahwa persoalan pertambangan emas di Kecamatan Samadua membutuhkan penanganan serius dan terbuka.

Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah konkret agar perbedaan sikap di tengah masyarakat tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

“Masyarakat berharap aspirasi yang telah disuarakan melalui berbagai aksi dan pemasangan baliho dapat dihormati, bukan justru direspons dengan tindakan perusakan,”tutupnya. (Rian)