RUANGNUSA.COM I TAPAKTUAN – Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang membidangi sektor pariwisata melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Aceh Selatan, Kamis (16/7/2026).

Kunjungan bertujuan meninjau langsung potensi pariwisata daerah sekaligus menyerap aspirasi sebagai bahan penyusunan kebijakan dan pengawasan pembangunan sektor pariwisata di Aceh.

Rombongan Komisi VI DPRA disambut di Kantor Dinas Pariwisata Aceh Selatan oleh Sekretaris Dinas selaku Plh Kepala Dinas, Irfan Rahim, S.T., didampingi Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Pariwisata Ramzil Hadi, SSTP., M.Si., beserta jajaran.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi VI DPRA dan Dinas Pariwisata membahas isu strategis mulai dari pengembangan destinasi wisata unggulan, peningkatan kunjungan wisatawan, promosi pariwisata, penguatan ekonomi kreatif, hingga kebutuhan infrastruktur dan fasilitas penunjang di kawasan wisata.

Usai pertemuan, rombongan melanjutkan peninjauan ke Objek Wisata Anjungan Tuan Tapa di Tapaktuan. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kondisi destinasi, kualitas fasilitas, aksesibilitas, serta potensi yang masih dapat dikembangkan.

Sekretaris Komisi VI DPRA, Tgk. H. AT. Tarmizi Hamid mengatakan kunjungan tersebut bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran DPRA.

“Kunjungan ini merupakan program kerja Komisi VI DPRA sekaligus menjalankan fungsi pengawasan. Kami ingin melihat langsung kondisi destinasi wisata agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar sesuai kebutuhan daerah dan mampu memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya, Sabtu (18/7/2026).

Aceh Selatan Punya Potensi Lengkap

Menurut Tarmizi, Aceh Selatan memiliki kekayaan wisata lengkap mulai dari wisata bahari, pantai, air terjun, pegunungan, wisata sejarah, religi hingga budaya. Potensi itu dinilai mampu menjadi sektor unggulan pendorong pertumbuhan ekonomi daerah jika dikelola profesional dan berkelanjutan.

Namun ia menekankan, pengembangan pariwisata tidak cukup mengandalkan keindahan alam. Pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur pendukung seperti akses jalan ke objek wisata, fasilitas umum, kebersihan, keamanan, serta memperkuat promosi melalui berbagai media.

“Potensi wisata Aceh Selatan sangat besar. Yang dibutuhkan sekarang adalah komitmen bersama untuk mengelolanya secara serius. Pemerintah Aceh, Pemkab, pelaku usaha, komunitas pariwisata, hingga masyarakat harus bersinergi agar potensi tersebut benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Tarmizi menambahkan, hasil kunjungan dan masukan dari pemerintah daerah akan menjadi bahan pembahasan Komisi VI DPRA untuk memperjuangkan program pembangunan pariwisata di tingkat Pemerintah Aceh, termasuk dukungan anggaran bagi destinasi berprospek besar.

Ia berharap Aceh Selatan mendapat perhatian lebih karena memiliki banyak destinasi berpotensi jadi wisata unggulan di Aceh.

“Pariwisata harus menjadi sektor prioritas pembangunan. Jika dikelola baik, sektor ini mampu menciptakan lapangan kerja, menggerakkan UMKM, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat ekonomi kreatif, sekaligus berkontribusi terhadap PAD,” tegasnya.

Ia juga mengajak semua pihak menjaga kelestarian lingkungan, mempertahankan budaya lokal, dan meningkatkan kualitas pelayanan wisatawan.

Melalui kunker ini, Komisi VI DPRA berharap lahir langkah konkret mempercepat pembangunan pariwisata Aceh Selatan agar mampu bersaing dan menjadi motor penggerak perekonomian daerah.