RUANGNUSA.COM I Aceh Besar – Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Besar mengalami kelumpuhan, Senin (20/4/2026).

Dilaporkan 13 poliklinik di rumah sakit tersebut tutup total menyusul aksi mogok massal yang dilakukan oleh para dokter spesialis dan tenaga kesehatan lainnya.

Langkah ekstrem tersebut diambil sebagai akumulasi kekecewaan atas krisis obat-obatan dan ketidakpastian hak keuangan pegawai.

Baca Juga:Asap Karhutla Mengancam Aceh Selatan, Puskesmas Sawang Turun ke Jalan Bagikan Masker, dr Jufrizal: Kesehatan Warga Prioritas

​Aksi ini mengakibatkan ratusan pasien rawat jalan yang datang dari berbagai pelosok Aceh Besar gagal mendapatkan pelayanan medis.

Kekosongan obat yang telah berlangsung berbulan-bulan dinilai telah mencapai titik nadir yang membahayakan keselamatan pasien dan integritas profesi medis.

​”Penutupan layanan salah satunya disebabkan kosongnya persediaan obat-obatan di rumah sakit, yang dinilai telah mengganggu proses pelayanan medis secara signifikan,” kata dr. Irfan, Sp.P, salah seorang perwakilan dokter spesialis di Aceh Besar.

Baca Juga:Tindaklanjuti Arahan Bupati Aceh Selatan, Dinkes Aceh Selatan Bagikan Masker Serentak di Seluruh Puskesmas

​Persoalan di RSUD Aceh Besar ternyata tidak hanya terbatas pada logistik medis. Para tenaga kesehatan mengungkapkan adanya beban finansial yang berat akibat hak-hak mereka yang belum dipenuhi oleh pemerintah daerah selama lebih dari satu tahun.

​”Ia menjelaskan mogok massal yang dilakukan oleh seluruh tenaga medis, termasuk dokter spesialis tersebut dipicu beberapa faktor seperti belum dibayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sejak bulan Januari tahun 2025 sampai sekarang, jasa medis sejak November 2025 yang mengalami keterlambatan pencairan,” papar dr. Irfan terkait pemicu utama aksi tersebut.

​Kondisi ini diperparah dengan tren menurunnya jumlah kunjungan pasien yang berujung pada merosotnya klaim rumah sakit.

Para tenaga medis kini mendesak adanya audiensi segera dengan Pemerintah Daerah dan DPRK Aceh Besar untuk membahas solusi jangka pendek dan panjang.

​Tuntutan mereka mencakup pemenuhan obat-obatan dengan segera, percepatan aktivasi status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), hingga pelunasan TPP dan jasa medis.

Mereka menegaskan layanan rawat jalan tidak akan dibuka kembali hingga ada komitmen nyata dari pengambil kebijakan.
​Kondisi ini membuat tenaga kesehatan tidak dapat menjalankan tugasnya secara maksimal.

Sehingga aksi mogok massal dianggap sebagai langkah terakhir untuk menyuarakan persoalan yang terjadi seperti kekosongan persediaan obat-obatan sudah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan.

​Lambatnya transisi tata kelola rumah sakit menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dituding menjadi akar masalah tersumbatnya arus kas dan pengadaan barang. Meski status tersebut telah ditetapkan sejak 2024, realisasinya hingga kini dianggap jalan di tempat.

​Lebih lanjut, ia menduga bahwa kondisi tersebut berkaitan dengan lambatnya realisasi status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang telah ditetapkan sejak tahun 2024 dan hingga kini belum berjalan sebagaimana mestinya.

​Di tengah aksi mogok ini, para tenaga medis tetap memegang teguh sumpah profesi untuk urusan darurat. Instalasi Gawat Darurat (IGD) menjadi satu-satunya unit yang tetap siaga melayani masyarakat.

​”Khusus layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) tetap beroperasi seperti biasa, karena layanan tersebut bersifat pelayanan darurat dan menyangkut keselamatan nyawa pasien, sehingga tidak dapat dihentikan dalam kondisi apa pun,” pungkasnya.

​Hingga berita ini diturunkan, masyarakat berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar akses pelayanan kesehatan publik di RSUD Aceh Besar dapat kembali normal.