RUANGNUSA.COM I TAPAKTUAN — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Aceh Selatan bergerak menindaklanjuti kerusakan infrastruktur jalan di Pucuk Lembang, Kecamatan Kluet Selatan, serta jembatan gantung di kawasan Siurai-Urai.

Penanganan kedua akses tersebut dipersiapkan untuk mendukung keselamatan dan kelancaran mobilitas masyarakat, sesuai arahan Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan MS.

Kepala Dinas PUPR Aceh Selatan, Skar Fahraby, mengatakan pihaknya telah turun langsung ke lokasi untuk mengecek kondisi jalan Pucuk Lembang, termasuk titik yang menjadi lokasi kecelakaan beberapa waktu lalu.

Pengecekan tersebut dilakukan pada Selasa (20/10/2026), sebagai tindak lanjut atas arahan Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan MS, agar kerusakan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat segera ditangani.

“Jalan Pucuk Lembang, Kluet Selatan, sudah kita cek, termasuk posisi tempat kejadian kecelakaan tempo hari. Atas arahan Pak Bupati H. Mirwan MS, penanganannya diakomodir dalam anggaran pergeseran,” ujar Skar Fahraby.

Ia menjelaskan, hasil perencanaan teknis akan segera ditindaklanjuti ke tahap pengadaan dalam waktu dekat. Dengan demikian, setelah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) pergeseran disahkan, pekerjaan diharapkan dapat langsung memasuki tahap kontrak.

“Kita akan naikkan proses pengadaannya dalam waktu dekat, sehingga setelah DPA pergeseran sah, pekerjaan bisa langsung berkontrak,” jelasnya.

Selain jalan Pucuk Lembang, Dinas PUPR Aceh Selatan juga menyiapkan penanganan jembatan gantung Siurai-Urai yang kondisi lantai kayunya memerlukan perbaikan.

Foto: Kepala Dinas PUPR Aceh Selatan, Skar Fahraby, meninjau jembatan gantung di kawasan Siurai-Urai.

 

Menurut Skar, rehabilitasi dalam waktu dekat difokuskan pada bagian lantai kayu jembatan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan menunjang kelancaran warga saat melintas.

“Jembatan gantung Siurai-Urai akan kita tangani dalam waktu dekat, dengan merehabilitasi lantai kayunya saja agar kendaraan warga bisa kembali melintas dengan nyaman dan lancar,” ungkapnya.

Penanganan kedua infrastruktur ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan masyarakat, khususnya terkait akses transportasi yang aman dan layak.