RUANGNUSA.COM I ABDYA – Kondisi memprihatinkan dialami nelayan di Pelabuhan Ujung Serangga, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kolam labuh yang menjadi tempat sandar perahu dangkal selama lebih dari 10 tahun, memaksa nelayan mengeruk secara swadaya.

Mereka terpaksa patungan menyewa ekskavator agar perahu dapat bersandar dan menjalani perbaikan tanpa terkendala.

Ketua Kelompok Masyarakat Nelayan Ujung Serangga, Safrizal, mengatakan dana yang terkumpul baru cukup untuk membiayai pengerukan selama empat hari. Hal itu disampaikannya saat ditemui di pelabuhan, Sabtu (10/10/2026), didampingi bendahara kelompok, Samsuddin.

“Kemampuan keuangan yang kita kumpulkan secara patungan hanya bisa untuk empat hari kerja,” kata Safrizal.

Ia menjelaskan, pengerukan menggunakan alat berat ekskavator itu dilakukan agar kolam labuh kembali berfungsi optimal. Fasilitas itu sangat dibutuhkan nelayan untuk menyandarkan perahu, terutama ketika mengalami kerusakan atau memerlukan perbaikan (docking).

Safrizal mengatakan pengerukan akan dilanjutkan jika dana kembali terkumpul. Namun keterbatasan biaya membuat upaya tersebut belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Karena itu, kelompok nelayan berharap pemerintah turun tangan membantu penanganan pendangkalan yang telah berlangsung bertahun-tahun.

Menurut Safrizal, nelayan memilih bergerak mandiri karena butuh penanganan segera. Mereka tidak bisa terus menunggu sementara melaut menjadi tumpuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Panglima Laot Aceh Barat Daya, T. Indra Kusuma yang akrab disapa Achek Muntir, turut meminta pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten memperhatikan kondisi nelayan di pelabuhan tersebut.

Ia menilai dukungan pemerintah sangat diperlukan karena persoalan kolam labuh berkaitan langsung dengan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir.

Indra juga meminta Dinas Pangan, Kelautan, dan Perikanan Abdya serta anggota DPRK Abdya dari dapil Abdya 1 memperjuangkan kebutuhan nelayan Ujung Serangga.

Menurut dia, nelayan tidak memahami secara terperinci pembagian tanggung jawab pengelolaan pelabuhan. Mereka hanya berharap fasilitas yang menunjang pekerjaan sehari-hari dapat berfungsi dengan baik.

“Kita berharap pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten dapat hadir bersama masyarakat nelayan, karena ini salah satu pemenuhan kebutuhan mata pencaharian mereka,” ujar Indra.