RUANGNUSA.COM I TAPAKTUAN – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Aceh Selatan menggelar Pertemuan Penguatan Lintas Program dan Lintas Sektor dalam Implementasi Pelayanan Kesehatan Primer dan Komunitas bertempat di Hotel Catherine Tapaktuan, Rabu (19/8/2026).

Acara yang berlangsung selama dua hari 18-19 Agustus 2026 ini menghadirkan narasumber dari Dinkes Provinsi Aceh.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Aceh Selatan atau yang mewakili, Kepala BAPPEDA, DPMG, KEMENAG, Dinas Pendidikan, DP3AKB, Sekretaris TP-PKK, Camat se-Aceh Selatan, Keuchik Gampong Lhok Bengkuang, Gampong Pasar, Kepala Puskesmas, serta seluruh Kabid dan penanggung jawab program Dinkes Aceh Selatan.

Baca Juga:Asap Karhutla Mengancam Aceh Selatan, Puskesmas Sawang Turun ke Jalan Bagikan Masker, dr Jufrizal: Kesehatan Warga Prioritas

Plt Kadinkes Aceh Selatan, Dharma Syahfutra dalam sambutannya mengatakan pertemuan ini merupakan bukti nyata komitmen bersama untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di wilayah Aceh Selatan.

“Saat ini Indonesia sedang berada dalam era transformasi sistem kesehatan nasional. Salah satu pilar utamanya adalah Transformasi Pelayanan Kesehatan Primer atau ILP,” katanya.

Dharma menjelaskan, transformasi ini menuntut penataan kembali pelayanan kesehatan dasar agar lebih dekat, lebih mudah diakses dan lebih berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat hingga ke tingkat komunitas terkecil.

Baca Juga:Tindaklanjuti Arahan Bupati Aceh Selatan, Dinkes Aceh Selatan Bagikan Masker Serentak di Seluruh Puskesmas

“Kita mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP). Aturan ini mengatur transformasi layanan Puskesmas, Pustu dan Posyandu agar berbasis siklus hidup manusia,” ujar Kadinkes.

Kebijakan ini mengubah cara kerja layanan kesehatan dasar di Indonesia. Layanan tidak lagi berfokus pada penyakit per penyakit tetapi pada kelompok umur dan tahapan hidup yang dijalankan melalui klaster-klaster yang telah ditetapkan.

Kadinkes juga menyoroti tantangan kesehatan saat ini yang semakin kompleks. Aceh Selatan dihadapkan pada beban ganda penyakit, mulai dari masalah stunting, penyakit menular hingga lonjakan kasus penyakit tidak menular.

“Semua tantangan ini tidak akan pernah bisa kita selesaikan jika kita hanya fokus pada upaya kuratif di rumah sakit. Kunci keberhasilan kita terletak pada upaya promotif dan preventif di tingkat pelayanan primer dan komunitas,” ucapnya.

Ia menekankan pentingnya memperkuat fungsi Puskesmas, Pustu dan Posyandu serta kunjungan rumah oleh kader kesehatan demi memastikan setiap siklus hidup manusia mendapatkan skrining dan layanan kesehatan yang berstandar.

Perlu diketahui, berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi, capaian pemeriksaan kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Aceh Selatan masih rendah.

“Capaian pemeriksaan kesehatan gratis di Kabupaten Aceh Selatan adalah peringkat pertama dari nomor terakhir se-provinsi Aceh. Artinya deteksi penyakit untuk masyarakat Aceh Selatan tidak diketahui pasti karena masyarakat belum banyak melakukan CKG di Puskesmas atau Posyandu. Sehingga kita tidak dapat melakukan tindak lanjut preventif terhadap kemungkinan adanya penyakit tidak menular yang berkembang di Aceh Selatan,” jelasnya.

Kadinkes menegaskan urusan kesehatan bukan hanya tugas Dinas Kesehatan atau Puskesmas semata, tetapi membutuhkan keterlibatan banyak sektor.

“Secara lintas program, ego sektoral antar program di internal kesehatan harus kita lebur. Pelayanan kesehatan tidak boleh lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus terintegrasi berdasarkan klaster siklus hidup,” ujarnya.

Secara lintas sektor kami sangat membutuhkan dukungan Bapak Camat, Ibu-ibu PKK, sektor Pendidikan, DP3AKB, Kemenag, DPMG, BAPPEDA, Keuchik serta dinas terkait lainnya.

“Tanpa dukungan kebijakan dan penggerakan massa untuk aktif melakukan skrining kesehatan dan CKG, mustahil transformasi layanan primer ini dapat menyentuh setiap pintu rumah keluarga di komunitas kita,”ucapnya.

Pelaksanaan CKG diharapkan dilakukan dengan sasaran menyeluruh mulai dari komunitas keluarga, anak SD, SMP, SMA serta staf seluruh instansi.

Di akhir sambutan, Kadinkes berharap pertemuan ini dapat merumuskan langkah taktis, menyepakati pembagian peran yang jelas, dan membangun komitmen kuat untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang responsif, komprehensif dan berpihak pada masyarakat.

Sebelumnya, Ketua Panitia Kabid Yankes Faizah mengatakan, jumlah peserta seluruhnya berjumlah 104 orang. Terdiri dari 6 orang lintas sektor terkait, 2 orang keuchik, 18 orang camat, 27 orang Kepala Puskesmas, 27 orang Penanggungjawab Mutu Puskesmas, 3 orang Kabid, 7 orang Katim Kerja dan 14 orang Penanggungjawab Program di masing- masing bidang.

Faizah menjelaskan kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Permenkes No. 19 Tahun 2024 tentang Puskesmas, Kepmenkes No. HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP), dan Kepmenkes No. HK.01.07/Menkes/84/2026 tentang Petunjuk Teknis Cek Kesehatan Gratis (CKG).

“Adapun tujuan kegiatan ini untuk memperkuat komitmen kerja sama antara Lintas Program (LP) dan Lintas Sektor (LS), mengimplementasikan pelayanan kesehatan primer berbasis siklus hidup di tingkat komunitas, serta menyamakan persepsi dalam pemecahan masalah kesehatan yang ditemukan,” ungkapnya.