RUANGNUSA.COM I TAPAKTUAN – Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mempercepat penataan dan pemulihan kawasan terdampak bencana melalui pembangunan konektivitas jaringan drainase sepanjang 12 kilometer dengan total anggaran Rp 59 miliar.

Proyek ini dikerjakan PT. Nindiya Karya bersama Danantara Indonesia melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Direktorat Cipta Karya Kementerian PUPR. Koordinasi lapangan dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Aceh Selatan.

Pembangunan mencakup lima desa di tiga kecamatan diantaranya, Kecamatan Trumon, Trumon Timur dan Kota Bahagia. Tepatnya di Desa Ladang Rimba, Cut Bayu, Padang Harapan, Lhok Raya dan Bukit Gading. Program diarahkan untuk memperlancar aliran air, mengurangi risiko genangan, serta memperkuat ketahanan kawasan permukiman terhadap ancaman banjir.

Baca Juga:Asap Karhutla Mengancam Aceh Selatan, Puskesmas Sawang Turun ke Jalan Bagikan Masker, dr Jufrizal: Kesehatan Warga Prioritas

Plt. Kepala Dinas PUPR Aceh Selatan, Skar Fharaby, ST., MT., mengatakan program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bupati Aceh Selatan H. Mirwan, MS., SE., M.Sos. sekaligus hasil koordinasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh.

“Pembangunan konektivitas drainase dilakukan untuk memastikan saluran air di kawasan terdampak dapat terhubung dan berfungsi secara lebih optimal,” kata Skar Fharaby kepada media ini, Rabu (12/8/2026).

Menurutnya, persoalan drainase tidak hanya soal keberadaan saluran, tetapi juga konektor antarsaluran hingga titik pembuangan. Jaringan yang tidak terkoneksi dengan baik menyebabkan aliran air tidak optimal.

Baca Juga:Tindaklanjuti Arahan Bupati Aceh Selatan, Dinkes Aceh Selatan Bagikan Masker Serentak di Seluruh Puskesmas

“Pembangunan konektivitas drainase ini untuk memperlancar aliran air dan mengurangi risiko banjir di kawasan permukiman masyarakat,” ujarnya.

Skar Fharaby menjelaskan, pembangunan sepanjang 12 kilometer merupakan bagian dari upaya membenahi infrastruktur dasar pascabencana. Dengan cakupan lima desa di tiga kecamatan, infrastruktur tidak hanya menangani titik genangan, tetapi juga memperbaiki sistem pengelolaan air secara keseluruhan.

Alokasi anggaran sebesar Rp59 miliar menunjukkan besarnya kebutuhan investasi untuk memperkuat infrastruktur dasar di kawasan yang rentan terhadap bencana hidrometeorologi.

Bagi masyarakat di kawasan rawan genangan, keberadaan jaringan drainase dengan kapasitas dan konektivitas memadai diharapkan memberi dampak langsung. Aliran air yang lancar dapat mengurangi potensi genangan di permukiman maupun fasilitas umum.

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menempatkan pembangunan ini sebagai bagian dari agenda pemulihan dan penataan kawasan terdampak bencana. Infrastruktur yang dibangun diharapkan tidak hanya menjawab persoalan saat ini, tetapi juga menjadi langkah mitigasi banjir di masa mendatang.

Skar Fharaby menegaskan, keberhasilan sistem juga ditentukan oleh keterhubungan jaringan, kapasitas saluran, titik pembuangan, serta pemeliharaan setelah proyek selesai.

“Pembangunan drainase dalam skala tersebut tidak berhenti pada pekerjaan konstruksi. Karena itu penting memastikan jaringan yang telah dibangun tetap berfungsi dan bebas penyumbatan. Peran masyarakat menjaga kebersihan saluran juga penting agar infrastruktur Rp59 miliar ini bermanfaat jangka panjang,” katanya.

Dengan investasi Rp59 miliar, pemerintah daerah berharap persoalan aliran air di kawasan sasaran dapat ditangani terintegrasi sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap permukiman masyarakat Aceh Selatan.